Box Layout

HTML Layout
Backgroud Images
Backgroud Pattern
  • Inspektorat Kota Kendari
blog-img-10

Posted by : Irban III

Perkuat Pengendalian Internal OPD di Kota Kendari, SPIP Mensyaratkan Setiap Kebijakan Dilengkapi Dokumen atau Bukti Dukung

Sahabat IKK- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sultra melaksanakan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi melalui aplikasi E-SPIP Terintegrasi dengan Peserta Perwakilan OPD dan APIP Lingkup Kota Kendari yang digelar di aula BPKP Perwakilan Sultra pada Jum’at (23/09/2022).

Memberikan arahan dalam pembukaan kegiatan tersebut, Koordinator Pengawasan (Koorwas) Bidang APD BPKP Perwakilan Sultra Saul Pabendon menyampaikan “Dasar pelaksanaan SPIP yaitu PP No. 60 Tahun 2008 dan Peraturan BPKP No.5 Tahun 2021, dan salah satu tujuan mendasar dari SPIP yaitu selalu dilengkapi dokumen atau bukti tertulis”, di contohkan oleh Pria berkacamata tersebut “misalnya komitmen pimpinan dalam berintegritas harus terbukti diatas kertas (dokumen)”.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan Proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Bimtek juga mengimplementasikan SPIP melalui aplikasi terintegrasi dengan narasumber dari BPKP, Arif S. Kasri.

SPIP Terintegrasi merupakan kebutuhan pemda oleh seluruh OPD sebagai bentuk pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan juga pencapaian dan penyelarasan target-target indikator kinerja. Selain itu SPIP merupakan sarana bagi pemerintah yang dilaksanakan secara terintegrasi pada seluruh elemen struktur organisasi untuk menjamin tercapainya efektivitas dan efisiensi. keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Ra-3)