Box Layout

HTML Layout
Backgroud Images
Backgroud Pattern
  • Inspektorat Kota Kendari
blog-img-10

Posted by : admin_sekretariat

Percepatan penyelesaian TGR, BPK Lakukan Pemantauan 

Sahabat IKK, Dalam rangka percepatan penyelesaian/pemulihan TGR, BPK Perwakilan Propinsi Sulawesi Tenggara melakukan pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada Pemerintah Kota Kendari, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 159/ST/XIX.KDR/11/2022, kemudian dirangkaikan dengan penyerahan laporan hasil pelaksanaan pemantauan TGR BPK Semester I tahun 2022. bertempat di Aula Integritas Inspektorat Kota Kendari, kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, terhitung 21-23 Nopember 2022.

Beberapa hal yang menjadi Sasaran Tim BPK pada Pemantauan semester II ini berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Bendahara serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang  Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, meliputi beberapa item diantaranya Pemerintah Daerah telah membentuk MPKD dan TPKD, kemudian dalam pelaksanaan tugasnya telah memiliki Panduan serta bagaimana mekanisme pelaksanaan tugasnya, upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Daerah dalam mendorong percepatan penyelesaian ganti kerugian daerah serta kesulitan kesulitan yang dialami dalam pengurusan ganti kerugian daerah.

Inspektur Kota Kendari, Syarifuddin, S.E., Ak., M.S.A., CGAA., CGCAE, saat ditemui di ruang kerjanya menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Kendari dalam melakukan penyelesaian kerugian daerah untuk Tuntutan Ganti Rugi (TGR) telah membentuk tim MPKD berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 1254 tahun 2021, tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPKD) terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain,

Lebih lanjut, Syarifuddin, mengatakan juga telah membentuk TPKD melalui Keputusan Walikota Nomor 68 Tahun 2022, tentang Pembentukan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD), upaya pecepatan penyelesaian yang dilakukan pemerintah Daerah dalam penyelesaian TP/TGR diantaranya, salah satu pasal dalam Peraturan Wali Kota tentang TPPNS mengisyaratkan bahwa, dalam pencairan TPPNS ASN telah melaksanakan kewajiban TP/TGR serta melalui kebijakan penerbitan Elektronik Surat Keterangan Bebas Temuan (eSKBT) bagi ASN yang akan naik pangkat, pensiun hidup/meninggal maupun yang akan pindah wilayah kerja pada Aplikasi eProksi .

Sementara itu, ditempat yang berbeda tim BPK mewawancarai Sekretaris Inspektorat, Eni Misni Arwati, S.E., M.Si selaku Pembantu Penanggung Jawab Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terkait kesulitan yang dihadapi tim tindak lanjut Inspektorat serta mekanisme penerbitan SKTJM dan barang jaminan, mekanisme pelaksanaan tugas TPKD serta MPKD

Selanjutnya tim BPK secara maraton melakukan pencocokan data TGR dengan bendahara penerimaan Inspektorat Nasyrah, S.Si, mulai dari pengecekan slip setoran, STS, Rekening Koran serta Surat Kuasa BUD.

Tim BPK Perwakilan Propinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas Elsa Arifina Ketua Tim, Rony Parulian Rumahorbo dan Annisa Nur Fauzia anggota tim.