Box Layout

HTML Layout
Backgroud Images
Backgroud Pattern
  • Inspektorat Kota Kendari
blog-img-10

Posted by : Admin

Inspektorat : Pengawasan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  Pelayanan Publik Kota Kendari Tahun 2021.

Reformasi birokrasi secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat melalui peningkatan profesionalisme pegawai dan komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Tujuan reformasi birokrasi adalah Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN serta Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat.

Untuk mewujudkan perubahan pola pikir dan budaya kerja tentu birokasi yang baik harus didukung oleh profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, tanggung jawab, dan kesanggupan memberikan pelayanan prima.

Penerapan Reformasi birokrasi di Kota Kendari sudah dijalankan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, diantaranya, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), RSUD Kota Kendari, Badan Pendapatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Inspektorat, Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

Dalam memberikan layanan terhadap masyarakat selama pandemi, dilakukan dengan penerapan protokol Kesehatan mulai dari menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer dan menjaga jarak, serta pengecekan suhu ketika hendak masuk ke ruang layanan publik.

Seluruh OPD juga mendukung pelaksanaan refocussing anggaran dan kegiatan penanganan Covid 19 di OPD terkait.

Di masa Pandemi Covid-19, Dinas kesehatan, RSUD dan Puskesmas juga giat melaksanakan penanganan pasien terpapar Covid , surveilens dan tracking, serta pelaksanaan vaksin bagi tenaga kesehatan, Pelayan Publik, Lansia, dan masyarakat umum.

Dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat, tersedia juga beberapa fasilitas pendukung di sejumlah OPD yang bersentuhan langsung dengan publik, seperti tempat bermain anak, tempat menyusui, pojok baca, layanan komplain jika ada masyarakat yang merasa keberatan, serta informasi tentang prosedur layanan standar yang diterapkan di masing-masing OPD.

Dalam menjalankan reformasi birokrasi terhadap 8 area perubahan, pemerintah Kota Kendari selalu menyesuaikan dengan kebijakan serta aturan dari pemerintah pusat, dengan melakukan deregulasi kebijakan serta semua peraturan yang sudah tidak sesuai diadakan harmonisasi dan revisi.

Dalam memaksimalkan pengawasan terhadap layanan masyarakat yang dilakukan ASN, Pemerintah Kota Kendari melalui Inspektorat mengembangkan program JARI dan WBS.

Sedangkan untuk mendukung program literasi digital pemerintah Kota Kendari melalui sejumlah OPD membuat layanan inovasi diantaranya, Jaga Kendari (JARI) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, layanan Pajak Menyapa (Jakpa) di Badan Pendapatan Daerah, Si Asik Sehat di Dinas Kesehatan, layanan Integrasi Kendari (Laika) di Kelurahan dan Kecamatan.

Berikut Reformasi Birokrasi yang dilakukan pemerintah Kota Kendari berdasarkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi :

1. Manajemen Perubahan

Meliputi terbentuknya agen perubahan di instansi, program Jaga Kendari (Jari) oleh Inspektorat pada Disduk Capil.

Adanya komitmen pimpinan dengan memberi perhatian khusus kepada OPD yang berhasil melaksanakan reformasi birokrasi seperti PTSP dan RSUD Kota Kendari

2. Deregulasi Kebijakan

Pemerintah Kota Kendari telah menerbitkan peraturan kebijakan pelayanan dan atau berizinan pada instansi sesuai SK Walikota tentang SOP 69 jenis Perizinan dan non Perizinan, SK Walikota tentang SPP 69 jenis Perizinan & Non Perizinan.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penerapan organisasi berbasis Kinerja, Peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proposional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing ) dan telah mengusulkan penyederhanaan Organisasi berdasarkan Perda No. 20 Tahun 2019.

 

4. Penataan Tatalaksana

Telah ditetapkan pedoman peta proses bisnis sesuai Perwali nomor 38 Tahun 2020 dan Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

5. Penataan sistem Manejemen SDM Aparatur

Hasil evaluasi jabatan Pimpinan tinggi sudah disampaikan ke Menteri/Pejabat berwenang.Hasil Assesment telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai. Dan  Penurunan pelanggaran disiplin pegawai.

6. Penguatan Akuntabilitas

Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat monitoring kerja sehingga menghasilkan efektifitas & efisiensi anggaran (aplikasi SIPD), Aplikasi TPPNS dan Hasil capaian kinerja merupakan unsur dalam pemberian reward dan punishment.

7. Penguatan Pengawasan

Penanganan pengaduan masyarakat telah diproses dan ditindak lanjuti (UPG dan Saber Pungli) dan Pembangunan Zona Integritas Pengusulan WBK dan WBM sesuai SK Walikota No.524 Tahun 2020, Whistle blowing system mulai dicanangkan

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Adanya upaya/inovasi pada perizinan/pelayanan telah dipermudah (waktu lebih cepat, alur lebih pendek & terintegrasi dengan aplikasi)

Untuk memaksimalkan layanan terhadap masyarakat, Pemerintah Kota Kendari terus berupaya mengoptimalkan pelaksanan Reformasi Birokrasi pada 8 area perubahan di seluruh OPD.

Harapan Inspektur Kota Kendari, Syarifuddin, SE, Ak., MSA

“ Kami berharap hasil evaluasi PMPRB kita tetap bisa dipertahankan, karena tahun lalu sudah dapat nilai B seperti Pemerintah Provinsi Sultra, Syukur kalau bisa naik jadi A. Namun demikian yg paling utama adalah implementasi dari reformasi birokrasi di lapangan atas Penyelenggaran Pemerintahan di Kota Kendari benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak pelayanan publik bagi masyarakat”.

Harapan Inspektur Pembantu Wilayah I, Ridha Wahyuni Nappu, SE.,M.Si

"Semoga semua OPD melaksanakan 8 area perubahan sehingga dpat mewujudkan OPD yang Tepat guna , tepat fungsi dan memberikan pelayanan yang lebih baik"