Box Layout

HTML Layout
Backgroud Images
Backgroud Pattern
  • Inspektorat Kota Kendari

Posted by : Admin Irban 2

INSPEKTORAT KOTA KENDARI MENGIKUTI “FGD P3DN” DI BPKP PROVINSI SULAWESI TENGGARA

INSPEKTORAT KOTA KENDARI MENGIKUTI “FGD P3DN” DI BPKP PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Sahabat IKK.

Dalam rangka implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Inspektorat Kota Kendari diwakili oleh Irban 2, Yusuf Jato dan Auditor Pertama Kurniawan, mengikuti Focus Group Discussion (FGD) P3DN Pengadaan Barang Jasa TA 2022 di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis 17 Maret 2022.

Pada kegiatan tersebut,  Nani Ulina Kartika Nasution Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan bahwa, maksud diselenggarakan FGD P3DN ini adalah mendapatkan gambaran besar terkait dengan implementasi P3DN didaerah dari pemangku kepentingan terkait serta melakukan penilaian awal terhadap efektivitas dan akuntabilitas P3DN didaerah.

Sedangkan Tujuan acara ini adalah untuk menyelaraskan pemahaman proses bisnis dari P3DN didaerah dalam konteks Sistem Pengadaan Secara elektronik (SPSE); memperoleh testimoni implementasi P3DN di daerah dari perspektif pengguna/konsumen (sisi demand, produsen/supplier (sisi suply), dan penyerapan pasar (sisi marketplace). Dan mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam implementasi P3DN di daerah.

Gerakan Bangga Buatan Indonesia kembali digaungkan oleh Pemerintah Pusat, dalam rangka memberikan stimulus terhadap proses Industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, investasi dan pertumbuhan UMKM/IKM/artisan baru. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya PP Nomor 29 Tahun 2018 yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri dengan nilai TKDN minimal 25 % dengan dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) 40%. Selain itu, PP Nomor 7 Tahun 2021 mewajibkan pengalokasian anggaran belanja sebesar 40% untuk produk UMKM/Koperasi, ungkap Nani Ulina dalam penjelasannya.

Pemateri lainnya adalah pejabat eselon II di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Inspektur Provinsi, Kepala Bappeda Prov, Kadis Perdagangan Prov, Kepala Koperasi dan UMKM, dan Kepala Biro Setda Prov Sulawesi Tenggara, dan Wakil Kadin Sultra.

Acara yang diinisiasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara ini dilaksanakan secara hybrid, yang diikuti oleh seluruh Inspektorat, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan perindustrian Kota/Kabupaten se provinsi Sulawesi tenggara secara daring. Dan 2 pemda yang mengikuti secara tatap muka yaitu Kota Kendari dan Kabupaten Konawe. (yuja_irban2)