Box Layout

HTML Layout
Backgroud Images
Backgroud Pattern
  • Inspektorat Kota Kendari
blog-img-10

Posted by : admin_irves

Inspektorat Dampingi Sembilan OPD Terapkan Fraud Risk Assesment

Sahabat IKK, Inspektorat sosialisasikan Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan, (Jum'at, 18/11/2022). Sembilan OPD akan didampingi oleh Tim Inspektorat guna implementasi pengendalian kecurangan yang dalam hal ini Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assesment).

Sosialisasi dibuka oleh Sekretaris Dikmudora Kota Kendari, Machlil Rusmin selaku tuan rumah yang juga menjadi salah satu OPD yang menjadi sampel. Machlil menyampaikan harapan semoga Perwali tentang pengendalian kecurangan dapat terapkan guna menekan potensi terjadi berbagai tindak Kecurangan di lingkungan Pemerintah Kota Kendari.

"Dengan ditetapkannya Perwali ini, semoga dapat segera kita implementasikan agar segala potensi tindak Kecurangan dapat kita tekan," imbuhnya.

Sementara itu, Irban Investigasi, Mulyadi Muntu selaku penanggungjawab pendampingan mengenalkan gambaran umum program penilaian Risiko Kecurangan kepada para Analis Perencana masing-masing OPD.

"Dalam program ini kita akan diperkenalkan apa itu kecurangan atau Fraud, apa itu yang dinamakan risiko, serta bagaimana kita melakukan identifikasi yang akhirnya akan kita buat dalam bentuk matriks daftar risiko kecurangan pada OPD masing-masing," paparnya.

Pejabat Fungsional PPUPD Muda, Hermawanyah selaku pemateri memaparkan program penilaian Risiko Kecurangan sesuai yang diatur dalam Perwali Pengendalian Kecurangan.

"Tugas kita ke depannya, mengidentifikasi sebanyak mungkin risiko-risiko Fraud di lingkungan kerja kita. Libatkan semua pejabat di internal OPD kita masing-masing dalam proses itu. Selanjutnya kita akan menilai atau memberi skor pada tingkat kemungkinan dan dampak risiko dengan skala likert. Hasil identifikasi risiko dan penilaiannya selanjutnya dituangkan ke dalam format tabel yang telah kami siapkan." Jelasnya.

Untuk diketahui, Inspektorat Kota Kendari telah lebih dulu melaksanakan aktivitas penilaian Risiko kecurangan dibawah pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penilaian Risiko kecurangan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kendari menjadi hal yang krusial untuk mencegah potensi kecurangan. Kelemahan dalam upaya pencegahan kecurangan/korupsi akan membebani program pendeteksian.

Adapun sembilan OPD yang menjadi sasaran implementasi Penilaian Risiko Kecurangan yakni Dinas Dikmudora, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perikanan, Dinas Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, RSUD, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PM PTSP dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari.