Box Layout

HTML Layout
Backgroud Images
Backgroud Pattern
  • Inspektorat Kota Kendari
blog-img-10

Posted by : Admin

Asistensi Monev Pelaksanaan PPKM dan Penyerapan APBD Tahun 2021

Sahabat IKK, Inspektorat Kota Kendari bersama Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Pemda Kabupaten Kota Se-Sultra, Jawa Timur dan Kalimantan Utara lakukan rapat virtual melalui Zoom Meeting. Rapat tersebut membahas perihal Monitoring hasil Penginputan Asistensi Dan Monev Pelaksanaan PPKM Dan Penyerapan APBD 2021.  Rabu, (28/07/2021)

Dalam rapat tersebut juga diketahui Pemkot Kendari tepat waktu menyampaikan laporan hasil Asistensi Monev Pelaksanaan PPKM dan Penyerapan APBD Tahun 2021.

Dr. Elfian Elyas, M.Si, CRGO, CGCAE menjelaskan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus mengawal  Pelaksanaan PPKM dan Penyerapan APBD 2021 karena hal ini menunjukkan Komitmen APIP dalam mengawal pelayanan publik dimasa pandemi saat ini.

 “Agar apa yang dititipkan masyarakat kepada Pemerintah Daerah (Pemda) bisa tersalurkan dengan baik melalui penyerapan APBD, masyarakat menunggu kehadiran APIP dan OPD harus kita asistensi dalam melakuan pelayanan sebagai wujud dari Peran APIP sebagai Assurance/ penjamin mutu.” Ungkap Inspektur III Irjen Kemendagri.

Ditemui di ruang kerjanya Inspektur Kota Kendari Syarifuddin SE, Ak., MSA menyambut baik capain Pemkot Kendari yang tepat waktu menyampaikan laporan hasil Asistensi Monev Pelaksanaan PPKM dan Penyerapan APBD Tahun 2021.

“Alhamdulillah, atas arahan dari Bapak Walikota, Pemkot Kendari tepat waktu menyampaikan laporan hasil Asistensi Monev Pelaksanaan PPKM dan Penyerapan APBD Tahun 2021 periode sampai dengan 15 Juli 2021, pelaporan selanjutnya adalah Periode 16 s.d 31 Juli 2021.” Ujarnya

Syarifuddin melanjutkan, Inspektorat sebagai APIP memiliki peran sebagai assurance atau penjamin kualitas laporan.

“Disinilah peran Inspektorat sebagai assurance penjamin kualitas laporan PPKM dan Penyerapan APBD Tahun 2021, sebab Laporan ini merupakan  kompilasi dari beberapa OPD yaitu  BKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Perizinan dan satpol PP untuk  data PPKM ,  dari laporan tersebut di ketahui hambatannya  serta di berikan solusi bahkan rekomendasi perbaikan” Jelas Inspektur.

Dalam kesempatan yang sama, Eni Misni Arwati,SE. M.Si juga menjelaskan peranan Inspektur serta tujuan Asistensi Pelaksanaan PPKM dan Penyerapan APBD Tahun 2021.

“Peranan Inspektur selaku  Penanggung jawab Asistensi Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan PPKM Dan Penyerapan APBD Tahun 2021"

Eni melanjutkan, "Tujuan Asistensi Memberikan pendapat  terhadap Pelaksanaan PPKM dan Penyerapan APBD Tahun 2021 serta Membantu Walikota untuk percepatan penanganan Pelaksanaan PPKM Dan Penyerapan APBD Tahun 2021.” Jelas Sekretaris Inspektorat Kota Kendari.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/145/SJ tanggal 12 Januari 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan kemudahan Investasi di Daerah dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah dan  SE 050/1411/IJ TANGGAL 6 JULI 2021 Ruang Lingkup Pelaksanaan PPKM dan Penyerapan APBD di jelaskan sebagai berikut :

Ruang Lingkup Asistensi

1. Penyerapan APBD

a. Pembentukan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD

b. Kinerja Tim Asistensi Percapatan Penyerapan APBD

c. Kepatuhan Pemda dalam penyampaian LRA dan Laporan Posisi Kas Bulanan.

d. Data penyerapan anggaran

e. Permasalahan yang ditemukan terkait penyerapan APBD

f. Identifikasi penyebab terjadinya masalah

g. Saran/rekomendasi yang diberikan

2. Pengawalan PPKM Mikro

a. Penyesuaian kebijakan daerah terkait pelaksanaan PPKM

b. Pembentukan posko di tingkat kelurahan/desa

c. Jumlah pelanggaran protokol kesehatan selama periode pelaporan

d. Tindakan dari pejabat penyelenggara pemerintahan daerah (kepala daerah dan ASN) yang tidak sesuai dengan kebijakan PPKM secara nasional

e. Jumlah kasus pelanggaran PPKM yang dibawa ke ranah hukum pidana (bukan tipiring)

f. Permasalahan yang ditemukan terkait pelaksanaan PPKM

g. Identifikasi penyebab terjadinya masalah

h. Saran/rekomendasi yang diberikan

3. Pengawasan Vaksinasi

a. Jumlah target vaksinasi

b. Realisasi target vaksinasi

c. Permasalahan yang ditemukan terkait pelaksanaan vaksinasi

d. Identifikasi penyebab terjadinya masalah

e. Saran/rekomendasi yang diberikan

4. Pengawalan Penyederhanaan Perizinan Berusaha

a. Kebijakan daerah sebagai tindak lanjut PP 5 Tahun 2021 dan PP 6 Tahun 2021

b. Implementasikan OSS-RBA

c. Permasalahan yang ditemukan terkait penyederhanaan perizinan berusaha

d. Identifikasi penyebab terjadinya masalah

e. Saran/ rekomendasi yang diberikan.